Langkah terkini yang dilakukan yaitu melakukan pengawalan langsung pendistribusian solar subsidi di lokasi.
Hal ini telah diterapkan oleh petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tala pada Sabtu kemarin.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran di tengah upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan bakar bagi nelayan kecil.
Sebagai informasi, Senin (15/6/2026), selama ini kalangan nelayan kerap mengeluhkan minimnya solar subsidi yang didapatkan.
Kepala DKPP Kabupaten Tanah Laut, H Muh Kusri, mengatakan Desa Takisung pada Sabtu kemarin menerima penyaluran BBM subsidi sebanyak 4.000 liter.
Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebanyak 2.000 liter.
Sedangkan untuk nelayan Kuala Tambangan, penyaluran dijadwalkan berlangsung pada hari berikutnya melalui dua titik SPBU di Pelaihari.
"Masing-masing SPBU akan menyalurkan 8.000 liter BBM subsidi," papar Kusri.
Menurut Kusri, pengawalan dari DKPP dan Satpol PP menjadi bagian penting dalam pelaksanaan distribusi.
Pengawasan dilakukan agar BBM subsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak serta menghindari potensi penyimpangan di lapangan.
“Dengan pola penyaluran seperti ini diharapkan kebutuhan BBM nelayan tetap terpenuhi selama masa pengalihan penyaluran,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui DKPP juga berkomitmen terus memantau distribusi BBM subsidi agar aktivitas melaut nelayan tidak terganggu dan produksi perikanan daerah tetap terjaga.
Langkah pengawalan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga Pelaihari, Ahmad Noor, menilai kehadiran petugas di lokasi penyaluran menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan BBM subsidi yang selama ini menjadi perhatian publik.
“Selama ini masyarakat sering mendengar keluhan soal distribusi BBM subsidi. Karena itu, saya mengapresiasi DKPP dan Satpol PP yang turun langsung mengawal penyaluran. Ini langkah konkret agar bantuan benar-benar sampai kepada nelayan yang berhak,” ujarnya.
Senada, warga lainnya di daerah ini, Jumiardi, berharap pola pengawasan seperti itu dapat terus dilaksanakan pada penyaluran berikutnya.
Menurut dia, transparansi dan pengawalan lapangan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program subsidi pemerintah.
“Kalau distribusi diawasi langsung, masyarakat juga merasa lebih yakin bahwa BBM subsidi dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Semoga langkah ini terus dilakukan agar persoalan yang selama ini muncul bisa diminimalkan,” katanya.
Komentar (0)