DERAPWAKTU.COM, PELAIHARI  – Rumah sakit tidak hanya membutuhkan dokter, perawat dan peralatan medis. Ia juga membutuhkan satu hal yang tak kalah penting: kepercayaan masyarakat. 

Guna membangun kepercayaan itu, RSUD Hadji Boejasin (RSHB) Pelaihari membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut menyampaikan suara, kritik dan masukan terhadap pelayanan yang diberikan.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) RSUD Hadji Boejasin Tahun 2026 yang digelar Jumat (7/8/2026) di Aula Lantai III Gedung Manajemen RSUD Hadji Boejasin.

Wakil Bupati Tanah Laut HM Zazuli (H Uli) Senin (10/8/2026), menegaskan forum tersebut harus dimaknai lebih jauh dari sekadar agenda formal. 

Menurutnya, konsultasi publik merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat pengawasan terhadap tata kelola manajemen rumah sakit sekaligus memastikan pelayanan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Pada intinya saya menekankan penguatan pengawasan terhadap tata kelola manajemen rumah sakit. Tujuannya untuk peningkatan pelayanan publik dan menuju kemandirian rumah sakit," ujar H Uii.

Menurutnya, masyarakat sebagai pengguna layanan berada pada posisi penting untuk memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan. 

Pengalaman pasien ketika datang, mendapatkan pelayanan medis, mengurus administrasi hingga menyelesaikan proses pengobatan merupakan gambaran nyata yang tidak selalu dapat dilihat hanya dari laporan internal manajemen.

Karena itu, masukan masyarakat harus ditempatkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki berbagai aspek pelayanan, mulai dari kecepatan, kepastian prosedur, keramahan petugas, kenyamanan, kebersihan, hingga kualitas komunikasi antara rumah sakit dan pasien.

"Pengawasan harus diperkuat, baik internal maupun eksternal. Komunikasi juga harus dibangun dengan baik. Yang pasti, perbaikan harus dilakukan secara keseluruhan," katanya.

H Uli menilai pembenahan tata kelola merupakan bagian penting dari upaya menjadikan RSUD Hadji Boejasin semakin profesional sekaligus memiliki fondasi yang kuat menuju kemandirian.

Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Hadji Boejasin memiliki ruang yang lebih fleksibel untuk mengembangkan pelayanan dan mengelola sumber daya. Namun, fleksibilitas tersebut harus diikuti akuntabilitas, transparansi serta pengawasan yang memadai.

"Harapannya masyarakat bisa terlayani dengan baik dan rumah sakit ke depan semakin mandiri," ujarnya.

Forum Konsultasi Publik  merupakan mekanisme yang mempertemukan penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Forum ini memberikan ruang dialog untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi persoalan pelayanan, sekaligus merumuskan langkah perbaikan.

Penyelenggaraannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pelibatan masyarakat menjadi bagian dari prinsip pelayanan publik yang transparan, partisipatif dan akuntabel. 

Artinya, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima layanan, tetapi juga memiliki ruang untuk ikut memastikan pelayanan tersebut terus diperbaiki.

Bagi RSUD Hadji Boejasin, forum tersebut menjadi momentum untuk menguji kualitas pelayanan dari perspektif yang paling dekat dengan layanan itu sendiri: masyarakat.

Jika setiap masukan dapat ditindaklanjuti menjadi perbaikan nyata, maka konsultasi publik tidak berhenti sebagai forum mendengar keluhan. Ia dapat menjadi mekanisme pengawasan sekaligus mesin evaluasi yang mendorong RSUD Hadji Boejasin semakin responsif, dipercaya dan mandiri.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan rumah sakit bukan hanya seberapa lengkap fasilitas yang dimiliki, tetapi seberapa besar masyarakat merasakan perubahan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

Direktur RSUD Hadji Boejasin dr Sigit Prasetya Kurniawan sejak awal memimpin rumah sakit milik Pemkab Tala ini telah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kinerja dan performa dengan fokus penguatan pelayanan kesehatan.

(derapwaktu.com/dw1)