Hotman menyoroti adanya persoalan yang menurutnya membingungkan dari perspektif ilmu hukum. Pasalnya, meskipun permohonan dalam perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, MK justru memuat pertimbangan yang membahas substansi persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @hotmanparisofficial, Hotman menegaskan kritik yang disampaikannya tidak berkaitan dengan kepentingan politik, melainkan murni berangkat dari sudut pandang keilmuan hukum.
Ia bahkan mengajak para sarjana hukum di Indonesia, termasuk profesor dan doktor hukum, untuk turut mencermati serta mengkaji putusan MK tersebut.
Menurut Hotman, ada persoalan mendasar yang patut didiskusikan, yakni bagaimana memahami hubungan antara amar putusan dengan pertimbangan hukum yang disusun majelis hakim.
Hotman mengaku kebingungan ketika mencermati putusan tersebut. Di satu sisi, permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.
Namun, di sisi lain, pertimbangan hukum MK justru menguraikan persoalan yang menyentuh substansi perkara, termasuk mengenai dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Bagi Hotman, situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas-batas yang seharusnya dijaga lembaga peradilan ketika menyatakan suatu permohonan tidak dapat diterima.
Ia mempertanyakan apakah pertimbangan mengenai substansi perkara yang dimuat dalam putusan tersebut dapat dijadikan rujukan hukum bagi proses peradilan lain, khususnya dalam perkara tata usaha negara (TUN), maupun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan politik oleh lembaga negara.
Menurut Hotman, apabila MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, semestinya batas pemeriksaan perkara juga menjadi perhatian.
Ia berpandangan, MK seharusnya tidak perlu memberikan penilaian lebih jauh terhadap substansi persoalan apabila memang tidak dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.
Ajak Akademisi Hukum Turut Mengkaji
Dalam penyampaiannya, Hotman juga menyampaikan apresiasi kepada rekannya, pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra, yang menurutnya telah memberikan penjelasan mengenai kedudukan dan sifat final putusan MK.
Hotman mengucapkan terima kasih atas uraian Yusril mengenai putusan tersebut. Namun, apresiasi itu tidak serta-merta menghilangkan pertanyaan akademis yang muncul dalam benaknya setelah membaca pertimbangan hukum MK.
Ia berharap persoalan tersebut tidak hanya menjadi perdebatan di ruang politik maupun media sosial, tetapi juga mendapat perhatian kalangan akademisi hukum.
Menurutnya, keterlibatan para sarjana hukum, termasuk profesor dan doktor, diperlukan untuk membedah secara objektif konstruksi hukum dalam putusan tersebut.
Sebab, persoalan yang dipertanyakan bukan semata-mata menyangkut Gibran, melainkan juga menyangkut konsistensi penerapan hukum, batas kewenangan pengadilan, serta bagaimana suatu pertimbangan hukum dapat ditempatkan dalam sistem peradilan Indonesia.
Putusan MK Jadi Sorotan dalam Perkara Suket Gibran
Berdasar catatan media ini, Rabu (11/11/2026), sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan para pemohon lainnya terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Perkembangan berikutnya, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan.
MA menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan mewajibkan pihak tergugat mencabut surat tersebut.
Putusan MA yang diketok pada 30 Oktober 2026 itu kemudian dipublikasikan secara lengkap pada 10 November 2026.
Dengan perkembangan tersebut, perdebatan mengenai konsekuensi hukum putusan MK dan MA atas dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik.
Kritik Hotman pun menambah dimensi perdebatan, yakni bukan hanya mengenai keabsahan dokumen pendidikan, tetapi juga mengenai konstruksi pertimbangan hukum dan batas pemeriksaan perkara oleh lembaga peradilan konstitusi.
(derapwaktu.com/banyulangit)
Komentar (0)