DERAPWAKTU.COM, BANJARMASIN – Keterwakilan perempuan dalam organisasi, politik, dan pemerintahan tidak cukup hanya diukur dari jumlah. 

Lebih dari itu, perempuan perlu memiliki kapasitas, integritas, wawasan, serta keberanian untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan menentukan arah pembangunan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan Ketua Umum Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Selatan, drg Hj Ellyana Trisya, dalam silaturahmi bersama Nur Sulaiman Community (NSC) bertema “Merajut Ukhuwah, Menguatkan Kiprah Perempuan” di Rumah Dinas Wakil Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang melibatkan BKOW, NSC, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), serta Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kalsel tersebut menjadi ruang memperkuat jejaring sekaligus mendorong peningkatan peran perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan pembangunan daerah.

Ellyana menilai, organisasi perempuan memiliki posisi penting dalam menyiapkan sumber daya perempuan yang tidak hanya aktif dalam kegiatan sosial, tetapi juga mampu mengambil peran lebih luas di berbagai sektor strategis.

Menurutnya, pertemuan lintas organisasi seperti ini harus dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman, bertukar gagasan, memperluas wawasan, sekaligus membangun kerja sama yang berkelanjutan.

"Ketika organisasi perempuan saling bergandengan tangan, saling mendukung, dan saling menguatkan, kita dapat menciptakan ruang-ruang yang penuh kebermanfaatan sekaligus mempererat tali silaturahmi," ujarnya.

Ia menegaskan, penguatan kiprah perempuan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas, kapasitas, dan integritas. 

Terlebih, ruang partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang mampu menyampaikan gagasan, mengambil keputusan, serta memberikan kontribusi nyata.

Karena itu, keterwakilan perempuan tidak semestinya berhenti pada pemenuhan angka atau kehadiran dalam suatu lembaga. Substansi keterwakilan justru terletak pada kemampuan perempuan memperjuangkan gagasan dan terlibat dalam proses kebijakan.

Ellyana juga mendorong agar perempuan semakin mengenal dan memanfaatkan ruang pembelajaran melalui organisasi, termasuk KPPI, sebagai wadah memperluas wawasan dan mempersiapkan diri memasuki dunia politik maupun pemerintahan.

Ia berharap kegiatan kolaboratif semacam ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan berlanjut menjadi ruang edukasi, pemberdayaan, penguatan jejaring, dan pengembangan kepemimpinan perempuan.

"Semoga melalui kegiatan ini, kita tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga membawa pulang ilmu, inspirasi, dan semangat baru untuk terus berkontribusi bagi masyarakat," harapnya.


Kualitas Keterwakilan Jadi Tantangan Pemberdayaan

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris DP3AKB Provinsi Kalsel, Hj Fathul Jannah, yang mewakili kepala dinas, menekankan bahwa pemberdayaan perempuan dalam pembangunan harus memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi pelaku, penggerak, pemimpin, sekaligus pengambil keputusan.

Menurutnya, silaturahmi antarorganisasi perempuan bukan hanya mempererat hubungan personal, tetapi juga dapat menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah, menyelaraskan pandangan, dan melahirkan gagasan kolaboratif.

“Persoalan keterwakilan perempuan sesungguhnya tidak cukup hanya dijawab dengan angka. Keterwakilan secara kuantitatif memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah kualitas dari keterwakilan itu sendiri,” ujarnya.

Fathul Jannah menjelaskan, perempuan membutuhkan penguatan pengetahuan, kompetensi, integritas, keberanian, kemampuan komunikasi, serta kapasitas kepemimpinan agar dapat berperan optimal dalam berbagai bidang strategis.

Kebijakan afirmatif yang membuka ruang peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, menurutnya, juga harus diimbangi dengan kesiapan dan kualitas perempuan yang akan mengisi ruang tersebut.

Karena itu, peningkatan literasi politik, pemahaman kebijakan publik, kemampuan kepemimpinan, serta keterampilan membangun jejaring dan kolaborasi perlu terus didorong.

Dalam konteks tersebut, BKOW Kalsel diharapkan dapat mengambil peran sebagai wadah konsolidasi sekaligus pengembangan kader perempuan agar semakin siap berkontribusi di tengah masyarakat.

Kegiatan silaturahmi juga diisi tausiah oleh Ustadz Saifuddin dan diikuti sejumlah organisasi perempuan di Kalimantan Selatan.

Melalui tema “Merajut Ukhuwah, Menguatkan Kiprah Perempuan”, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan antarlembaga, tetapi juga melahirkan gerakan pemberdayaan perempuan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak bagi pembangunan Kalimantan Selatan. (AOL)