DERAPWAKTU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima masukan Komisi IX DPR RI terkait kesiapan layanan kesehatan menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Masukan tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat koordinasi penanganan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur H Muhidin menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Aula Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (12/10/2026).

Ketua rombongan Komisi IX DPR RI, Muhammad Yahya Zaini, menyoroti pentingnya kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan dan masker, serta kemampuan puskesmas dan rumah sakit menangani warga yang terdampak kabut asap.

Komisi IX juga meminta data terkait gangguan pernapasan, sistem rujukan pasien, serta jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan penanganan dampak karhutla turut memperhatikan aspek kesehatan masyarakat.

Selain isu karhutla, pertemuan itu membahas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, pengendalian perkawinan usia dini, keluarga berencana, serta pengawasan obat dan makanan.

Kunjungan tersebut dihadiri 17 anggota Komisi IX DPR RI bersama perwakilan kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional, dan BPOM, serta jajaran perangkat daerah Pemprov Kalsel.

Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat kepada ahli waris dua peserta dengan total nilai Rp401.017.840. 

Manfaat tersebut diberikan kepada ahli waris almarhum Muhammad Noor, peserta dari PT Galuh Cempaka, sebesar Rp213.517.840, serta keluarga Isri Yadie, peserta dari PPRSAR pada Dinas Sosial, sebesar Rp187.500.000.

Selain itu, bantuan pemberdayaan ekonomi melalui program PEKA diserahkan kepada Lusi Indrawati, yang telah mengikuti pelatihan pembuatan buket dan literasi keuangan.

Kementerian Kesehatan bersama Komisi IX DPR RI turut menyerahkan bantuan masker kepada Pemerintah Provinsi Kalsel.

Melalui pertemuan tersebut, berbagai masukan dari pemerintah pusat dan lembaga terkait menjadi bahan koordinasi bagi Pemprov Kalsel dalam memperhatikan kesiapan pelayanan kesehatan sekaligus memastikan persoalan kesehatan masyarakat masuk dalam penanganan dampak karhutla.

(derapwaktu.com/aol)